nusakini.com--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara resmi meluncurkan Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya di Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Dalam peluncuran IKP, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir dan memberi kata sambutan mewakili pemerintah.  

Dalam kata sambutannya, Kementerian Dalam Negeri selaku wakil pemerintah ikut bertanggung jawab menyukseskan Pilkada 2018. Salah satu bentuk tanggung jawab itu dalam bentuk dukungan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Khususnya memfasilitasi dari sisi kesiapan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dukungan lainnya adalah melalui penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Khusus untuk DP4 untuk keperluan Pilkada serentak 2018, telah diserahkan secara resmi ke KPU, Senin malam di Surabaya.  

" Kami memberi dukungan melalui penyiapan DP4. Dukungan lain adalah dukungan yang terkait dengan penyiapan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), " kata Tjahjo.  

• Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Penuhi Syarat Materiil
• Respon Jokowi Soal Pemilu yang Dinilai Banyak Kecurangan
• Media Asing Ramai-Ramai Ulas Gibran, Soal Apa?
• KPU dan Bawaslu Tancap Gas Usai Dilantik Presiden
• Tanggapan Andi Syafrani Soal Tudingan Denny Indrayana, Tim Dozer Kampanye Jelang PSU

Adapun daerah, khususnya provinsi yang akan menggelar Pilkada pada 2018, menurut Tjahjo seluruh telah meneken NPHD. Dari 17 provinsi yang akan melakukan Pilkada, semuanya telah menandatangani NPHD.  

" Provinsi yang telah menandatangani NPHD per 20 November 2017, 17 provinsi telah menandatangani NPHD dengan KPU. Juga telah dilakukan penandatanganan NPHD dengan Bawaslu oleh 17 provinsi," kata dia. 

Sementara penandatanganan NPHD dengan pihak keamanan lanjut Tjahjo, baru 2 provinsi yang telah menandatanganinya. Dua provinsi itu adalah Jawa Timur dan Papua. SedangkanKabupaten atau kota yang telah menandatangani NPHD, rinciannya NPHD dengan KPU telah diteken seluruh kabupaten atau kota. Atau sebanyak 154 daerah telah menandatangani NPHD dengan komisi pemilihan.  

" Penandatanganan NPHD dengan Panwas kabupaten atau kota telah dilakukan oleh 133 kabupaten atau kota. Dan penandatanganan NPHD dengan pihak keamanan, telah dilakukan 12 kabupaten atau kota," kata Tjahjo.(p/ab)